Rapat Konsultasi, DOB Mangoli Raya Dapat Respon Positif Pemerintah Pusat

Rapat Konsultasi, DOB Mangoli Raya Dapat Respon Positif Pemerintah Pusat
  Ules Banapon
Penulis
|
Editor

JAKARTA, Lintastimur.co.id- Komitmen Bupati dan Wabup Hj. Fifian Adeningsi Mus dan H.M. Saleh Marasabessy untuk memperjuangkan pemekaran kabupaten mangoli raya sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat mendapat respon positif oleh Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pantauan media ini, Pemerintah Daerah dan Puluhan DPRD, serta Perwakilan Kepala Desa se- Kabupaten Kepulauan Sula secara bersama melakukan rapat konsultasi dokumen administrasi pemekaran bersama Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Rabu (21/06/23) Pagi.

Kegiatan rapat konsultasi dokumen administrasi pemekaran kabupaten mangoli raya yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Sula tersebut berjalan dengan lancar. Alhamdulilah mendapat respon positif oleh Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Kemendagri Republik Indonesia.

Foto: Pemerintah Daerah, Anggota DPRD dan Perwakilan Kepala Desa saat rapat bersama dengan Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 

Dalam rapat tersebut, Budi Arwan, S.STP, M.Si., Plh. Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD menyampaikan bahwa dokumen administrasi pemekaran kabupaten mangoli raya sudah masuk, akan tetapi masih menggunakan Instrumen yang lama sehingga pemerintah daerah kepulauan sula di tugaskan untuk melengkapi dokumen sesuai instrumen yang baru sehingga kelengkapan administrasi pemekaran lengkap sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga kita tinggal menunggu satu langkah yakni pembukaan Moratorium.

Baca Juga:  Bupati Sula Akan Menerima Penghargaan Dari Rektor IPDN

Lebih lanjut, Budi Arwan menambahkan bahwa prosedur pemekaran berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 diawali dengan penjaringan sebagian besar aspirasi masyarakat, selanjutnya usulan tentang pemekaran daerah tersebut disampaikan kepada provinsi dan daerah provinsi menyampikan usulan tersebut kepada pemerintah pusat.

Menurutnya, persyaratan yang ditentukan oleh UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 untuk memekarkan satu daerah adalah 3 persyaratan yaitu persyaratan administratif, teknis, dan persyaratan fisik kewilayahan. Berkaitan dengan persyaratan untuk memekarkan satu daerah, sedikit mengalami perubahan dengan diundangkanya UU No. 23 Tahun 2014 yang hanya menentukan 2 persyaratan yaitu persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

“Pemerintah daerah kepulauan sula diharapkan untuk melengkapi dokumen sesuai instrumen terbaru sehingga keinginan dan kebutuhan dan cita-cita masyarakat untuk pemekaran mangoli raya akan terjawab pada saat moratoriumnya di buka oleh Pak Presiden Republik Indonesia,” Ungkapnya.

Baca Juga:  Perdana, Bupati Sula Pertemuan Bersama Duta Besar Republik Indonesia Spanyol di Madrid

Perlu diketahui bahwa turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai berikut:
1. Budi Arwan, S.STP, M.Si., Plh. Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD.
2. Agus Salim, SH, M. AP., Kasubdit Penataan Daerah Wil II, Direk PDOD.
3. Maurits Valentino Wylla Hege, S.STP,. Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Seksi IIA Subdit Penataan Daerah Wil II, Direk DPOD.
4. Assciate Prof. Dr. Muhadam Labolo, MSi, CIGS, CILC., Ketua Pusat Kajian Strategis Pemerintahan
5. Dr. Agus Harahap, MSi
6. Dr. Petrus Polyando, MSi
7. H.M. Salah Marasabessy, M.Si Wakil Bupati Kepulauan Sula
8. Muhlis Soamole, Sekretaris Daerah Kab Kepulauan Sula
9. Sinaryo Thes Ketua DPRD Kab. Kepulauan Sula
10. H. Ahkam Gajali, Wakil Ketua I DPRD Kab. Kepulauan Sula
11. H. Safrin Galilea, Wakil Ketua II DPRD Kab Kepulauan Sula
12. Lasidi Leko, Anggota DPRD Kab. Kepulauan Sula
13. M. Natsir Sangadji, Anggota DPRD Kab. Kepulauan Sula
14. Ajhar Makian Anggota DPRD Kab Kepulauan Sula
15. Halik Teapon Anggota DPRD Kab Kepulauan Sula
16. Abd. Jauhar Buamona Anggota DPRD Kab Kepulauan Sula
17. H. Ismail Kharie Anggota DPRD Kab Kepulauan Sula
18. Julkifl Sapsuha Anggota DPRD Kab Kepulauan Sula
19. Rian Ardianto Ruslan Anggota DPRD Kab Kepulauan Sula
20. Ali Umanahu Sekretaris DPRD Kab Kepulauan Sula
21. Syahjuan Fatgehipon Kepala BAPPEDA Kab Kepulauan Sula
22. Budiman Duwila Kaban BPPPRD Kab Kepulauan Sula
23. Kamarudin Mahdi Pemda Kab Kepulauan Sula
24. Suwandi H. Gani, Kabag Pemerintahan Setda Kepsul
25. Sawal Sapsuha Kepala Desa Buya
26. Sudarno K. Kepala Desa Paslal
27. Samman Umahuk, Kepala Desa Kaporo
28. Eksan Umasugi Kepala Desa Kawata
29. Sirajuddin Kepala Desa Waitina
30. Samsul Agus Banapon, Wartawan Lintastimur.co.id
31. Karman Samuda, Wartawan Kalesang.com
32. Isrudin Koroy Wartawan Nuansa Media Grup
33. Lutfi Teapon, Wartawan Transtimur.com
34. Rahman S. ADC Sekda Kepsul
35. Firdaus T. ADC Wakil Bupati Kepsul
36. H. Sedek M. Kepala Desa Fala
37. Ronal Upara, Staf DPRD Kepsul
38. Rahmat Silia Kepala Dinas PMD Kab Kepulauan Sula.

Bagikan:

Tinggalkan Komentar