Ketua PBB Meminta Pemda Rekomendasi Hasil Temuan Mantan Kades Ke Penegak Hukum

Ketua PBB Meminta Pemda Rekomendasi Hasil Temuan Mantan Kades Ke Penegak Hukum
  Lintas Timur
Penulis
|
Editor

SANANA,Lintastimur.co.id- Pasca rapat dengar pendapat Anggota DPRD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula terkait dengan pemberhentian sementara kepala desa di kepulauan sula, Ketua PBB Kepsul soroti hasil temuan mantan kepala desa di kepulauan sula. Selasa (04/07/23) Sore.

Ketua PBB yang juga Anggota DPRD Kepulauan Sula Lasidi Leko kepada media ini, dirinya meminta dengan tegas kepada Bupati Kepulauan Sula Hj. Fifian Adeningsi Mus untuk segera perintahkan kepada Kepala Inspektorat Kepsul untuk dapat mempublikasikan hasil temuan sejumlah mantan kepala desa yang di berhentikan sementara kepada publik, karena terkesan para kepala desa yang diberhentikan sementara tersebut tanpa ada kesalahan di desanya.

Baca Juga:  Banjir di Sula, Pagar Tembok Kediaman Wakil Bupati Roboh

Untuk itu, Lasidi juga meminta agar hasil temuan para kepala desa yang diberhentikan sementara tersebut segera untuk merekomendasikan kepada pihak penegak hukum agar di proses secara. Jika ada temuan maka pemerintah harus proses secara hukum sehingga menjadi efek jerah buat para kepala desa yang lain di kepulauan sula.

“Saya selaku ketua Partai PBB dan Anggota DPRD Kepsul meminta kepada Bupati Kepulauan Sula agar segera memerintahkan kepala Inspektorat untuk mempublikasikan hasil temuan sekaligus merekomendasikan hasil temuan tersebut kepada pihak penegak hukum untuk di proses secara hukum,” Tegasnya.

Baca Juga:  Ribuan Warga Serbu Lokasi Gerakan Pangan Murah di Kepulauan Sula

Perlu diketahui bahwa dari 21 kepala desa yang diberhentikan sementara oleh pemerintah daerah kepulauan sula sebanyak 4 orang mantan kepala desa menghadiri RDP sedangkan sebanyak 17 orang mantan kepala desa tidak menghadiri RDP di Kantor DPRD Kepulauan Sula.

Bagikan:

Tinggalkan Komentar