Kapolda Malut Pimpin Apel Kesiapan Pengamanan tahap Kampanye Pemilu 2024

Kapolda Malut Pimpin Apel Kesiapan Pengamanan tahap Kampanye Pemilu 2024
  Humas Polda Maluku Utara
Penulis
|
Editor

TERNATE,Lintastimur.co.id- Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Midi Siswoko, memimpin Apel Kesiapan Pengamanan tahap kampanye Pemilihan Umum dalam rangka Operasi “Mantap Brata Kie Raha 2023-2024.” di lapangan apel Mapolda Malut. Senin (27/11/2023).

Dalam sambutanya, Kapolda Malut Irjen Pol. Midi Siswoko menegaskan, pentingnya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas melalui manajemen keamanan yang terpadu dan komprehensif.

Ia juga menyoroti perlunya kerjasama yang erat antara TNI, Polri, penyelenggara pemilu, masyarakat, dan mitra keamanan lainnya.

Baca Juga:  Seorang Pria di Kepsul Ingin Bunuh Diri, ini Kata Kapolres

“Pemilu 2024 merupakan kunci menuju Indonesia Emas. Oleh karena itu, solidaritas internal Polri serta sinergitas dengan instansi lain, seperti KPU, Bawaslu, dan insan pers, harus tetap terjaga,” ujarnya

Midi menegaskan, pentingnya sosialisasi aturan terkait hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu.

Selain itu, Midi juga memperingatkan, agar Polri tidak melibatkan diri secara mandiri dalam hal-hal tersebut untuk mencegah politisasi yang tidak diinginkan.

“Operasi Kepolisian Terpusat ‘Mantap Brata Kie Raha 2023-2024’ yang dilaksanakan Polri, serta didukung oleh TNI, instansi terkait, dan mitra kamtibmas lainnya, akan berlangsung selama 222 hari,” tandasnya

Baca Juga:  IKA Alumni SMP 88 / SMA 91 Gelar Bagi-bagi Takjil di Kepulauan Sula

Lebih lanjut, Midi Menjelaskan, Operasi ini mencakup berbagai tahap pemilu, mulai dari pendaftaran dan penetapan capres dan cawapres, kampanye, masa tenang pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu” ungkapnya.

Orang nomor satu di Polda Maluku Utara ini juga menyampaikan, bahwa pelaksanaan pengamanan kampanye pemilu akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Midi menuturkan, bahwa seluruh personel Polri harus menjaga netralitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Baca Juga:  Tekan Angka Stunting, Dinkes Sula Tunggu Hasil Survei dari Kemenkes

“Netralitas ini mencakup tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, tidak menunjukkan dukungan pada pihak tertentu, tidak menggunakan atribut politik, serta tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kegiatan kampanye. Netralitas ini dianggap sebagai langkah kunci untuk menciptakan pemilu yang aman dan kondusif,” pungkasnya mengakhiri. (Dhona)

Bagikan:

Tinggalkan Komentar