Curigai Adanya dugaan penggelembungan suara, Ini Kata Kuasa Hukum DPD Golkar Papua Barat

Curigai Adanya dugaan penggelembungan suara, Ini Kata Kuasa Hukum DPD Golkar Papua Barat
  Lintas Timur
Penulis
|
Editor

MANOKWARI, Litcom — Berdasarkan perhitungan suara sementara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Papua Barat, Caleg DPR-RI nomor urut 1 dari Partai Golongan Karya (Golkar), Roma Megawanty, P. S.Kom, terancam tak lagi kebagian kursi di Senayan.

Itu berdasarkan pembagian dan penghitungan suara yang telah dilakukan KPU Papua Barat dengan menyelesaikan pleno rekapitulasi suara di 7 Kabupaten se Provinsi Papua Barat dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang digelar di Aula KPU Husni Kamil Manik, Papua Barat, pada Sabtu (10/3/2024). Padahal, peluang Partai Golongan Karya (Golkar), Papua Barat meraih 2 kursi di pemilihan legislatif (Pileg) DPR-RI pada daerah pemilihan (Dapil) Papua Barat sangatlah terbuka.

Terkait itu, Kuasa Hukum DPD Golkar Papua Barat, Heriyanto.S.H.M.H, dalam wawancaranya via seluller pada minggu (10/3/2024), menduga bahwa ada dugaan kecurangan serta penggelembungan suara Pemilu 2024 di daerah pemilihan (Dapil) Papua Barat, meliputi hasil rekapitulasi KPU Teluk Bintuni yang berdampak pada gagalnya salah satu kader Golkar melenggang menuju kursi DPR-RI tersebut.

“Bintuni ini gelap. Kami menduga proses ini tidak berjalan secara transparan. Dugaan manipulasi ini ada pada KPU tingkat Kabupaten. Jadi akses untuk memperoleh C1 ini seolah – olah ditutup,”Ungkap Heriyanto.S.H.M.H.

Baca Juga:  Tarian Belyai Siap Tampil di Istana Negara Republik Indonesia

Menurut dia, atas dugaan penggelembungan suara yang terjadi hingga ditetapkan pada pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024, tingkat Kabupaten Teluk Bintuni, tentu sangat berdampak pada perhitungan dan pleno ditingkat KPU Provinsi Papua Barat.

Sehingga, terkait akan itu, Heriyanto menyebut, selaku kuasa hukum pihaknya akan segera melayangkan gugatan baik melalui Mahkamah Partai, Bawaslu RI, KPU RI, dan juga akan di bawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta.

“Jadi ada beberapa pilihan langkah hukum yang bisa digunakan terkait peristiwa persilisihan hasil. Pertama adalah UU 7 tahun 2017 ini dasar hukumnya. ada mekanisme di Bawaslu RI. Dimana dalam UU 7 tahun 2017 ada kewenangan ajudikasi atau persidangan di pelenggaran administrasi. Jadi putusan pelanggaran administrasi dari bukti – bukti ini, Bawaslu bisa mengeluarkan rekomendasi putusan, walau sebatas pada prosedur, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan. Misalkan, Bawaslu RI akan memerintahkan untuk buka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang. Jadi pada pada prosedur, tapi ini sangat memberikan efek. Apalagi saat pengecekan atau penghitungan suara kembali, ternyata tidak sesuai,”Ujarnya

Baca Juga:  Luar Biasa, Camat dan Kades Melakukan Studi di Desa Bongkok

“Juga akan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Walau dengan sejumlah catatan. Saya tergantung kepada Bapak Paulus Waterpauw selaku ketua DPD, dan juga Ibu Roma Megawanty selaku calon yang dirugikan,”Sambungnya

Terkait ini, Heriyanto meyakini bahwa dengan sejumlah bukti yang telah dikantongi pihaknya, maka ketika telah mendapatkan mandat untuk melangkah, akan merasa yakin bahwa sejumlah dugaan – dugaan pelanggaran dalam pemilu pileg 2024 Dapil Papua Barat bisa diselesaikan dengan seadil -adilnya.

“Kami yakin Bapak ketua DPD PG Papua Barat, bisa mendapatkan persetujuan Ketua dan Sekjend DPP Golkar. Sehingga upaya – upaya Bapak PW untuk mendapatkan tandata tangan Ketua umum dan Sekjend untuk kita sebagai kuasa hukum itu juga penting. Intinya untuk bukti kita yakin cukup kuat dan yakin. Jadi dari dokumen rekapitulasi sudah kita kantongi, juga ada dari Ditjen Dukcapil dan Dinas Pendidikan. Jadi kita sudah paham akan selisih – selisih populasi di wilayah kabupaten teluk bintuni,”Ujarnya

Heriyanto juga menyebut, dengan signifikasi yang telah terangkum, maka gugatan yang diajukan nanti bisa disetujui oleh pihak – pihak terkait, khususnya dalam Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum dalam pemilu 2024 ini.

Baca Juga:  Akhir Bulan ini, Pemda Kepsul Bakal Distribusi Alkes ke RS Pratama Dofa

Heriyanto berharap, MK dapat melakukan pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil serta mengidentifikasi bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi, dan memutuskan dengan tepat.

“Jadi berdasarkan preseden keputusan terdahulu, kami meyakini MK akan memproses laporan kami. Jadi kami siap memberikan pembuktian yang serupa,”Tukasnya.

Heriyanto juga berharap, Bawaslu dengan kewenangan pengawasan yang dimiliki bisa menelusuri ini tanpa harus menunggu laporan dari Masyarakat. Sebab, dijamin undang – undang, Bawaslu punya mekanisme untuk mencari dan mengungkap temuan pelanggaran, dan segera mengeluarkan rekomendasi berdasarkan fakta pelanggaran dilapangan.

Apalagi kalau melibatkan para oknum anggota penyelenggara yang terlibat. Tentu ada ancaman sanksi pidana bagi pelaku penggelembungan suara.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Pasal 532, setiap orang yang dengan sengaja mengurangi atau menambahkan suara salah satu peserta Pemilu dapat dikenakan pidana. Dalam pasal tersebut, juga tertera ancaman pidana selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 48 juta bagi siapa saja yang sengaja mengurangi atau menambahkan suara kepada salah satu calon tertentu.

Bagikan:

Tinggalkan Komentar